Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020

“Terkait dengan penebalan atau penguatan PPKM Mikro, arahan Bapak Presiden tadi untuk melakukan penyesuaian. Ini akan berlaku mulai besok tanggal 22 sampai 5 Juli, dua minggu ke depan,” ujarnya. Menurut Gubernur DIY, penularan covid-19 sulit dikendalikan apabila masyarakat menganggap enteng dan tidak kooperatif mendukung kebijakan pemerintah.

Aturan baru pemerintah

Pasal 1 angka four UU No.12 Tahun 2011 memuat ketentuan umum yang memberikan definisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Pasal 1 angka 3 Perpres 87 Tahun 2014 juga tidak memberikan batasan pengertian pada Perpu melainkan menyebutkan definisi yang sama sebagaimana tercantum dalam UU 12 Tahun 2011 dan UUD 1945. Untuk peserta nonaktif dan bukan peserta JKN, akan didanai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. Untuk peserta nonaktif dan bukan peserta JKN akan didanai melalui mekanisme penadaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. SHM Sarusun juga dapat dialihkan dengan cara jual beli, pewarisan, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan aturan baru ini, Pemerintah menetapkan perizinan menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menetapkan jenis perizinan berusaha pada seluruh sektor usaha. Kegentingan yang Memaksa pada umumnya hanya ditafsirkan pada persoalan kemendesakan semata bagi Presiden untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau kebutuhan hukum. Bahkan pada beberapa Perpu, unsur kemendesakan pun tidak terpenuhi, apalagi berharap terdapat unsur krisis didalamnya atau bahkan apakah permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan instrumen hukum biasa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka kriteria Kegentingan yang Memaksa minimal harus memenuhi unsur kemendesakan untuk mengatasi suatu permasalahan yang mengancam nyawa dan atau harta, bangsa dan negara yang bersifat masif dan atau suatu permasalahan hukum yang mengancam sistem hukum yang berlaku. Selanjutnya melihat dari sudut pandang yang lain yakni teori pemisahan kekuasaan. Kewenangan Presiden dalam pembentukan Perpu merupakan kewenangan derivatif yang bersumber dari kewenangan legislatif.

Aturan yang mengatur tentang masa berlaku paspor tersebut, tertuang dalam pasal 51 Ayat 1 PP Nomor fifty one Tahun 2020. Aturan itu berbunyi, masa berlaku paspor biasa paling lama 10 tahun sejak tanggal diterbitkan. JAKARTA, iNews.id – Pemerintah mengeluarkan aturan baru yang mengatur masa berlaku paspor.

Dalam hukum tata negara darurat ada yang disebut dengan “the sovereign power”. Hal ihwal Kegentingan yang Memaksa dari Perpu memaknai bahwa Perpu merupakan sutau produk hukum tata negara darurat. Kewenangan untuk menanggulangi, mengatasi, dan mengelola keadaan darurat terletak di tangan kepala negara. Di Indonesia yang menganut sistem presidentil, kewenangan tersebut berada di tangan Presiden.

Pada Surat Edaran nomor 3 tahun 2020 itu mengatur soal masa berlaku suatu tes di masa pandemi. tirto.id – Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah akan segera menerbitkan ketentuan baru terkait persyaratan perjalanan luar kota. UMKM dan mereka yang ingin memulai bisnis startup dengan dengan mendirikan badan usaha, misalnya PT, di Jakarta dan menggunakan alamat virtual workplace, maka dalam proses pendirian PT-nya harus memastikan salah satu pendirinya memiliki KTP Jakarta. Pastikan pula virtual office yang disewa berada di zonasi yang sesuai.

Menurut Tjahjo, sistem ini diharap dapat menjamin penyelenggaraan kerja pemerintahan berjalan baik dan tetap mencegah terjadinya penyebaran Covid-19. Dalam Pasal 14 ayat 1 huruf “a” UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Pemerintah, imbuh Wiku, tetap meminta masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan mudik Lebaran di tahun ini dan bisa belajar dari pengalaman lonjakan kasus setiap usai libur panjang di tahun 2020 lalu. Ia menyampaikan, semakin kecil mobilitas antarwilayah yang dilakukan masyarakat, maka upaya pencegahan penularan Covid-19 semakin optimum.